LGBT, NEGARA BERKEMBANG DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Syamsul Nani

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan berita media dimana negara yang di juluki sebagai Negara “Super Power” (Amerika Serikat) memproklamirkan legalitas perkawinan sesama jenis (Same-Sex Marriage). Tidak hanya itu,  bahkan seluruh Dunia dibuat gempar dan menjadi obrolan opini-opini terkini diberbagai kalangan aktivis maupun akademis. Tepatnya tanggal 26 Juni 2015, disahkannya oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) tentang perkawinan sejenis ini merupakan hari bersejarah bagi kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Tidak hanya itu, keputusan ini sangat mempengaruhi banyak Negara untuk ikut membuat putusan yang serupa.

Mengapa kali ini Dunia di buat gempar setelah Amerika Serikat mengsahkan perkawinan sejenis? Kenapa Negara-Nagara sebelumnya yang melegalkan perkawinan sejenis ini tidak membuat Dunia gempar, seperti Belanda, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, dll? Pada hal Amerika Serikat merupakan Negara ke 22 dari 204 Negara yang diakui secara de facto oleh PBB yang melegalkan pernikah sejenis. Mengapa kebanyakan Negara-Negara Maju yang banyak melegalkan pernikahan sejenis? Apakah hal ini terkait dengan ketergantungan negara Maju terhadap Negara berkembang?apakah terkait dengan pertumbuhan penduduk di Negara berkembang? Atau Apakah memang ada Misi terselubung dibalik itu semua?

Pasca disahkannya keputusan oleh Mahkamah Agung AS tentang perkawinan sejenis dan tereksposnya di media Dunia, maka para komunitas/organisasi yang mengatas namakan LGBT meminta agar mereka juga diakui dan mendapat posisi yang layak ditengah-tengah masyarakat sebagaimana Negara-negara lain yang mengakuinya. Terlepas dari pandangan Agama yang sangat melarang keras perilaku bahkan tumbuh kembangnya LGBT di Dunia dan Negara-Negara muslim. Kemudian secara psikologi menekankan pada aspek pencegahan dan pengendalian berkembangnya dan terbentuknya perilaku LGBT di Masyarakat. Akan tetapi penulis mencoba keluar dari kajian tersebut dan menafsirkan LGBT dari sudut pandang ekonomi dan demografi.

Legalitas Perkawinan sesama jenis atau dikenal dengan LGBT merupakan sebuah warning terhadap Negara berkembang, terkhusus Indonesia. Secara, bahwa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, masih terbebani dengan permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Berbagai program pemerintah serta bantuan-bantuan organisasi Dunia dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk belum mampu menjadi solusi ampuh dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, seperti program Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahter (KS), penggunaan alat kontrasepsi, pengendalian pernikahan dini dalam mencegah angka fertilitas, dll. 

Misi Terselubung

Sebagai Negara Super Power, AS memiliki pengaruh yang sangat dasyat terhadap Negara yang ada di belahan Dunia jika di bandingkan dengan Negara maju lainnya, pengaruhnya tidak hanya dari tatanan ekonomi akan tetapi juga pada tatanan sosial budaya. Kekhwatiran Negara maju saat ini (AS) yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang di Dunia yang mayoritas pengekspor komoditi pangan (Indonesia) untuk kebutuhan konsumsi di Negara Maju. Selanjutnya, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang menjadikan tingkat konsumsi komoditi pangan jauh lebih meningkat, sehingga membatasi ekspor komoditi yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar (sandang dan papan) di Negara Maju. Untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Negara maju, maka terciptalah “misi terselubung” dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang, yaitu mendemostrasikan legalitas perkawinan sejenis (LGBT). Dengan adanya pengakuan Negara kuat ini (AS) terhadap legalitas perkawinan sejenis, maka komunitas LGBT mulai mengadakan perlawanan untuk menuntut pengakuan di negaranya, khususnya di Negara berkembang dan nantinya akan diakui karena campur tangan AS. Inilah yang akan menjadi kontrol dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang (Indonesai). Angka kelahiran (fertilitas) mulai terkendali dengan maraknya perkawinan sejenis, meningkatnya transgender, dll. Selain itu, setiap keluarga yang memiliki banyak anak kemudian dapat diadopsi oleh LGBT dan itu terus berlanjut dan akhirnya pertumbuhan penduduk mulai stabil dan menguntungkan kembali Negara Maju (AS).

Bayangkan kegilaan dari Misi ini yang menjerumuskan terhadap kehancuran Negara. Jika hal ini terus berkembang bisa jadi kaum heteroseksual akan punah (sebagaimana punahnya Dinasourus) dan digantikan dengan kaum-kaum Homoseksual. Tidak adalagi yang melahirkan, tidak adalagi hubungan seksualitas lawan jenis. Yang ada hanya bentuk keberutalan yang bersifat kehewanian.

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah selalu berupaya dalam mengatasi peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Berbagai program pemerintah seperti, KB, Kontrasepsi, education sex, dan penanganan angka kelahiran lain sebagai upaya pengendalian. Akan tetapi, hal ini belum cukup kuat dalam menurunkan angka tersebut. Jauh sebelum Indonesia, Negara Cina saat itu sangat khawatir dengan laju pertumbuhan penduduk di Negaranya, oleh karena itu Cina menerapkan program keluarga berencana (KB) bahkan lebih ekstrim dimana program KB tersebut mengaharuskan pasangan suami istri hanya boleh memiliki satu anak. Jika pasangan suami istri ingin menambah anaknya, maka dia harus mengurus ijin pada pemerintah dan membayar biaya (denda). Terdapat alternatif lain sebagai upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertama, memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dengan memberikan ruang kepada perempuan dalam pendidikan, maka dapat menurunkan angka kelahiran (fertilitas) melalui pencegahan pernikahan dini. Selain itu, perempuan yang terididik, mampu melahirkan generasi “emas”. Kedua, memberikan ruang kepada perempuan di Dunia kerja. Banyak Negara berkembang, seperti Indonesia, kaum perempuan selalu termaginalkan, khsusunya di Dunia Kerja. Perempuan sangat minim di libatkan dalam Dunia kerja, sehingga perempuan memiliki waktu yang banyak tinggal di rumah untuk mengurus anak dan “memproduksi” anak. Sehingga hal ini menjadikan pemicu meningkatnya angka fertilitas. Maka dari itu, kesempatan untuk bekerja dan pendidikan untuk kaum perempuan sebagai upaya dalam mengontrol pertumbuhan penduduk.