PEREKONOMIAN INDONESIA

By: Syamsul Nani
Masalah-masalah yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia :

1. PENGANGGURAN

            Pengangguran akan lebih banyak memberikan dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi suatu Negara. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar – benar poduktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecendrungan masalah – masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Penyebab terjadinya pengangguran :

a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja

b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang

c. Kebutuhan jumlah dan jenis terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang

d. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.

e. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja angkatan daerah tidak seimbang.

2.INFLASI

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan kenaikan harga satu atau dua macam barang saja, melaikan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus menerus.

Macam-macam Inflasi
Dalam melihat macam inflasi, kita dapat membedakannya berdasarkan atas laju pertumbuhan inflasi tersebut atau menurut boediono, berdasarkan atas parah atau tidaknya inflasi tersebut antara lain :
- Inflasi yang ringan (kurang dari 10% per tahun)
- Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)
- Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)
- Hioerinflasi (diatas 100% per tahun)

Dampak Inflasi
Pembedaan macam inflasi atas parah atau tidaknya ini berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi begairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.
Sebaliknya dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau, dan perekonomian menjadi lesu, orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Karena harga meningkat sangat cepat, para penerima pendapatan tetap akan menjadi kewalahan dalam mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga taraf hidup mereka menjadi semakin merosot dari waktu ke waktu.
Demikian pula bagi para pengusaha yang bergerak dalam menghasilkan barang. Karena kenaikan harga yang begitu cepat. Ini menyebabkan terjadinya spekulasi.
Tabungan pun akan menjadi semakin lenyap dan digantikan dengan hoarding yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang. Karena ini lebih menguntungkan ketika harga-harga pada naik.
Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetapi justru akan menjadi semakin cepat dan perekonomian menjadi semakin parah keadaanya. Nilai uang merosot terus dan karena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian.

3. KRISIS MONETER

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (lihat World Bank: Bab 2 dan Hollinger). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Lihat Tabel. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. (Bandingkan juga IMF, 1997: 1). Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dbendung oleh tembok penahan yang ada,yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam

Sistem Perekonomian yang dianut Indonesia pada masa orde lama,orde baru,dan reformasi:

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (lihat World Bank: Bab 2 dan Hollinger). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Lihat Tabel. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. (Bandingkan juga IMF, 1997: 1). Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dbendung oleh tembok penahan yang ada,yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam.

1.      Zaman Orde Lama (1950-1959)

Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah bersifat Sosialisme. Permasalahan yang timbul dimasa orde lama adalah defisitnya anggaran belanja rendah dan di tutup dengan beredarnya berbagai mata uang, seperti mata uang The Javasche Bank, uang pemerintahan Belanda, dll.

Kelebihannya:

a.    Adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya

b.   Kemandirian ekonomi

Kelemahannya:

a.    Kurang diminatinya Indonesia sebagai tempat investor asing

b.   Berhentinya dana asing

2.      Zaman Orde Baru (1966-1998)

Sistem ekonomi yang dianut pada masa ini lebih ke kapitalistik, dimana Indonesia mulai terbuka dengan dunia Internasional. Permasalahan yang timbul dimasa orde baru adalah banyaknya utang luar negeri yang menjadi beban negara, akibat dari ketergantungan negara terhadap modal asing sebagai biaya pembangunan.

Kelebihannya:

a.    Investor asing mulai mau menanamkan modalnya di Indonesia

b.   Indonesia lebih berkembang dalam hubungan Bilateral dam Multilateral

Kekurangnya:

a.    Pembangunan ekonomi sangat tergantung pada utang luar negeri sebagai soko guru.

b.   Bertambahnya kesenjangan sosial, karna perbedaan pendapatannya yang tidak merata antara si kaya dan si miskin.

3.      Zaman Orde reformasi (1998-sekarang)

Sistem ekonomi yang dianut pada masa ini adalah kerakyatan Pancasila, tapi lebih condong kearah kapitalistik, dengan ideologi liberalisme. Permasalahan yang timbul pada masa ini adalah perdagangan bebas negara ASEAN dan China (ACFTA).

Kelebihannya:

a.    Persaingan usaha yang terbuka (bebas)

b.   Kerjasama dengan luar negeri makin terbuka

Kelemahannya:

a.    Maraknya kenaikan harga pokok, karna factor kesepakatan Multilateral dan kondisi pasar dunia.

b.   Adanya kesenjangan social di masyarakat

c.    Adanya pemupukan modal dan akumulasi di masyarakat

MACAM-MACAM PENGELUARAN  NEGARA 

•      Menurut Organisasi

–     Pemerintah Pusat

–     Pemerintah Propinsi

–     Pemerintah Kabupaten/Kota

•      Menurut Sifat

–     Pengeluaran Investasi

–     Pengeluaran Penciptaan  Lapangan Kerja

–     Pengeluaran Kesejahteraan  Rakyat

–     Pengeluaran Penghematan Masa  Depat

–     Pengeluaran Yang Tidak  Produktif

MACAM-MACAM PENGELUARAN  NEGARA MENURUT ORGANISASINYA

v  PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT 

Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:

•      Pengeluaran untuk Belanja

–     Belanja Pemerintah Pusat

•      Belanja Pegawai

•      Belanja Barang

•      Belanja Modal

•      Pembayaran Bunga Utang

•      Subsidi

•      Belanja Hibah

•      Bantuan Sosial

•      Belanja Lain-lain

–     Dana yang dialokasikan ke Daerah

•      Dana Perimbangan

•      Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

•      Pengeluaran untuk Pembiayaan

–     Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah

–     Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

–     Pembiayaan lain-lain

 PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI 

Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

•      Pengeluaran untuk Belanja

–     Belanja Operasi, yang terdiri dari

•      Belanja Pegawai

•      Belanja Barang dan jasa

•      Belanja Pemeliharaan

•      Belanja perjalanan Dinas

•      Belanja Pinjaman

•      Belanja Subsidi

•      Belanja Hibah

•      Belanja Bantuan Sosial

•      Belanja Operasi Lainnya

–     Belanja Modal, terdiri dari:

•      Belanja Aset Tetap

•      Belanja aset lain-lain

•      Belanja tak tersangka

•      Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari

–     Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota

–     Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota

–     Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

•      Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari

–     Pembayaran Pokok Pinjaman

–     Penyertaan modal pemerintah

–     Belanja investasi Permanen

–     Pemberian pinjaman jangka panjang

PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

•      Pengeluaran untuk Belanja

–     Belanja Operasi, yang terdiri dari

•      Belanja Pegawai

•      Belanja Barang dan jasa

•      Belanja Pemeliharaan

•      Belanja perjalanan Dinas

•      Belanja Pinjaman

•      Belanja Subsidi

•      Belanja Hibah

•      Belanja Bantuan Sosial

•      Belanja Operasi Lainnya

–     Belanja Modal, terdiri dari:

•      Belanja Aset Tetap

•      Belanja aset lain-lain

–     Belanja tak tersangka

•      Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari

–     Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan

–     Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan

–     Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan

•      Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari

–     Pembayaran Pokok Pinjaman

–     Penyertaan modal pemerintah

–     Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya

JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARA MENURUT SIFATNYA

•      PENGELUARAN INVESTASI

–     Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang

–     Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll

•      PENGELUARAN PENCIPTAAN  LAPANGAN KERJA

–     Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat

•      PENGELUARAN KESEJAHTERAAN  RAKYAT

–     Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira

–     Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll

•      PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA  DEPAN

–     Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang

–     Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll

•      PENGELUARAN YANG TIDAK  PRODUKTIF

–     Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah

–     Misalnya pengeluaran untuk biaya perang

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA

•      Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

–     Penerimaan Pemerintah Pusat

–     Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi

–     Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penerimaan Pemerintah Pusat

–     Penerimaan Negara dan Hibah

•      Penerimaan Dalam Negeri

–     Penerimaan perpajakan

–     Penerimaan bukan pajak (PNBP)

–     Bagian laba BUMN

–     Lain-lain penerimaan yang sah

–     Penerimaan Pembiayaan

•      Pinjaman sektor Perbankan

•      Pinjaman luar negeri

•      Penjualan Obligasi Pemerintah

•      Privatisasi BUMN

•      Penjualan aset pemerintah

Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi

–     Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

•      Pajak Daerah

•      Retribusi Daerah

•      Bagian laba BUMD

•      PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

–     Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

•      Bagian daerah dari PBB dan BPHTB

•      Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi

•      Bagian daerah dari Sumber daya alam

•      Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum

•      Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

–     Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

•      Pinjaman dari Pemerintah Pusat

•      Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

•      Pinjaman dari BUMN/BUMD

•      Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank

•      Pinjaman dari Luar Negeri

•      Penjualan Aset Daerah

•      Penerbitan Obligasi Daerah

 PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

–     Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

•      Pajak Daerah

•      Retribusi Daerah

•      Bagian laba BUMD

•      PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

–     Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

•      Bagian daerah dari PBB dan BPHTB

•      Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi

•      Bagian daerah dari Sumber daya alam

•      Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum

•      Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

–     Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

•      Pinjaman dari Pemerintah Pusat

•      Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

•      Pinjaman dari BUMN/BUMD

•      Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank

•      Pinjaman dari Luar Negeri

•      Penjualan Aset Daerah

•      Penerbitan Obligasi Daerah